INDONESIAN

· Terkait klaim untuk pembayaran utang, jenis hak eksekusinya adalah sebagai berikut (Pasal 24, 56, dan 291 Undang-Undang Eksekusi Perdata):

√ Putusan final dan mengikat menyangkut klaim untuk pembayaran utang

√ Putusan final dan mengikat menyangkut perintah eksekusi sementara atas klaim untuk pembayaran utang

√ Perintah pembayaran tetap

√ Dokumen yang dilegalisasi notaris, yang berisi persetujuan debitur mengenai eksekusi wajib atas klaim menyangkut uang dalam jumlah tetap, penggantinya, atau surat berharga lainnya

√ Persetujuan mengikat yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan final dan mengikat seperti kesepakatan penyelesaian lewat mediasi pengadilan atau surat penerimaan klaim

√ Perintah penyitaan sementara

· Setelah adanya permintaan, Dokumen Eksekusi akan dikeluarkan oleh pejabat pengadilan misalnya pejabat administrasi junior di pengadilan tempat sidang. Namun, jika berkas perkara disimpan di pengadilan banding, pejabat pengadilan misalnya pejabat administrasi junior di pengadilan banding akan mengeluarkan Dokumen Eksekusi tersebut (Pasal 28-(2) Undang-Undang Eksekusi Perdata).

· Prosedur pengungkapan aset umumnya terdiri dari tiga bagian: pengungkapan aset debitur, verifikasi aset, dan memasukkan debitur ke Daftar Debitur Bermasalah.

· Permohonan pengungkapan diajukan dalam bentuk tertulis dan berisi informasi berikut: nama kreditur, debitur dan kuasa hukum mereka (jika ada); jumlah utang yang belum dibayarkan; tujuan permohonan; dan alasan permohonan (Pasal 25-1 Peraturan Mengenai Eksekusi Perdata).

· Perintah pengungkapan tidak dapat diberikan kepada debitur karena alamat tidak diketahui bahkan setelah kreditur menerima perintah dari pengadilan untuk membetulkan alamat debitur

· Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap keseluruhan aset di dalam daftar, yang diserahkan oleh debitur sesuai prosedur pengungkapan aset

· Debitur menolak muncul di pengadilan tanpa alasan yang wajar atau menolak mengambil sumpah, atau debitur tidak menyerahkan daftar asetnya (misalnya menyerahkan daftar aset palsu)

· "Lelang wajib" adalah penjualan paksa oleh pengadilan dengan melaksanakan eksekusi wajib. Proses lelang wajib adalah sebagai berikut: ① Memulai proses lelang wajib (Pasal 83 Undang-Undang Eksekusi Perdata), ② Menyiapkan lelang pengadilan (Pasal 84 Undang-Undang Eksekusi Perdata), ③ Merilis pengumuman publik tentang tanggal lelang dan tanggal putusan (Pasal 104 Undang-Undang Eksekusi Perdata), ④ Melaksanakan prosedur lelang pengadilan (Pasal 72 Peraturan Mengenai Eksekusi Perdata), ⑤ Menerima hasil penjualan (Pasal 142 Undang-Undang Eksekusi Perdata), dan ⑥ Penyaluran (Pasal 145 Undang-Undang Eksekusi Perdata).

· Dengan "administrasi wajib", pengadilan melarang debitur menghalang-halangi urusan administrasi dan menyimpan keuntungan dari penjualan benda tidak bergerak, serta memerintahkan agar keuntungan dibayarkan kepada kreditur untuk pelunasan utang. Proses administrasi wajib adalah sebagai berikut: ① Putusan untuk memulai administrasi wajib (Pasal 164 Undang-Undang Eksekusi Perdata); dan ② Penyaluran (Pasal 169 Undang-Undang Eksekusi Perdata).

· Permohonan eksekusi wajib atau administrasi wajib harus diajukan secara tertulis. Kreditur harus mengisi formulir pengajuan dengan mencantumkan identitas pribadi kreditur dan debitur, aset yang menjadi objek, jumlah utang, dan alasan pengajuan termasuk hak eksekusi (Pasal 81 Undang-Undang Eksekusi Perdata).

· Proses eksekusi wajib terhadap benda bergerak yang berwujud adalah sebagai berikut: ① Penyitaan (Pasal 189 Undang-Undang Eksekusi Perdata); ② Penjualan melalui tender atau lelang (Pasal 199 Undang-Undang Eksekusi Perdata); dan ③Penyaluran (Pasal 155 Peraturan Mengenai Eksekusi Perdata).

· Proses eksekusi wajib terhadap piutang debitur adalah sebagai berikut: ① Penyitaan (Pasal 223 Undang-Undang Eksekusi Perdata); dan ② Perintah pemungutan atau perintah penyerahan (Pasal 229 Undang-Undang Eksekusi Perdata).

· Selain biaya eksekusi, yang menempati prioritas pertama (Pasal 53-(1) Undang-Undang Eksekusi Perdata), urutan prioritas berikutnya untuk penyaluran hasil penjualan adalah sebagai berikut:

1. Klaim gaji karyawan selama hingga tiga bulan yang belum dibayar; atau klaim tunjangan pensiun/asuransi kecelakaan selama tiga tahun terakhir; dan klaim pengembalian sejumlah kecil uang jaminan terkait bangunan tempat tinggal atau bangunan komersial;

2. Pajak dan biaya umum atas properti tersebut;

3. Pajak umum, yang lebih diutamakan daripada hak terjamin apa pun;

4. Klaim hipotek, klaim yang dijamin oleh pendaftaran sementara, hak sewa terdaftar atas dasar jaminan, klaim jaminan hak sewa dengan sertifikat berisi tanggal tetap untuk penyetoran jaminan terkait properti tempat tinggal atau bangunan komersial, yang kesemuanya timbul setelah pajak yang dipungut menurut undang-undang;

5. Gaji, tunjangan pensiun, tunjangan ganti rugi kecelakaan, atau klaim lain terkait hubungan ketenagakerjaan;

6. Pajak lain yang timbul setelah adanya hipotek atau hak sewa terdaftar atas dasar jaminan;

7. Klaim asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan karyawan, atau asuransi kecelakaan; dan

8. Klaim umum

※Karena klaim atas hak pembayaran utang merupakan klaim umum, prioritasnya ada pada nomor 8.

※Jika benda tidak bergerak berada di bawah administrasi wajib, biaya administrasi benda tidak bergerak akan dipotong dari hasil penjualan, dan pajak serta biaya umum lainnya yang akan dibebankan pada benda tidak bergerak juga akan dipotong sebelum hasil penjualan disalurkan kepada kreditur (Pasal 169-(1) Undang-Undang Eksekusi Perdata).

※Jika pengadilan memberi wewenang kepada kreditur untuk menagih utang, kreditur akan menerima pelunasan utang dengan mengambil aset yang disita dari debitur pihak ketiga. Dalam situasi ini, kreditur harus melaporkan ke pengadilan saat pelunasan telah dilakukan (Pasal 236-(1) Undang-Undang Eksekusi Perdata).

※Jika perintah penyerahan telah bersifat final dan mengikat, debitur dianggap telah melunasi utangnya saat perintah penyerahan disampaikan kepada debitur pihak ketiga (Pasal 231 Undang-Undang Eksekusi Perdata).