Disinfeksi
Kewajiban disinfeksi
- Gubernur dari Provinsi Daerah Otonomi khusus atau Walikota·Bupati·kepala distrik wajib membersihkan atau mendisinfeksi menurut standar dan cara disinfeksi untuk mencegah penyakit menular, atau melakukan pengobatan tikus dan hama pengganggu kesehatan (selanjutnya disebut “disinfeksi”) dan untuk melaksanakan hal tersebut, setiap Puskesmas dapat membentuk dan mengoperasikan tim karantina (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 51 Ayat 1 Bagian awal dan Ayat 2, 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 36 Ayat 1~3 lampiran 5·6).
※ Disinfeksi harus dilakukan dengan aman dengan efek berbahaya minimal pada kesehatan manusia dan alam (「UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 51 Ayat 1 Bagian akhir).
- Seseorang yang mengelola dan mengoperasikan fasilitas yang termasuk dalam「Keputusan Penegakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 24 di antara fasilitas di mana banyak orang tinggal atau menggunakan, seperti apartemen, tempat akomodasi, dll. harus melakukan disinfeksi yang diperlukan untuk mencegah penyakit menular sesuai dengan standar frekuensi disinfeksi「Aturan Penegakan UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」lampiran 7 (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 51 Ayat 3 dan 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 36 Ayat 4 dan lampiran 7).
· Manajer/operator fasilitas yang perlu didisinfeksi sesuai dengan di atas harus menyuruh pemilik usaha disinfeksi untuk melakukan disinfeksi (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 51 Ayat 4 teks utama).
· Namun, ketika seorang pengelola perumahan berdasarkan 「UU Pengendalian Perumahan」dilengkapi dengan peralatan disinfeksi, ia dapat langsung mensterilkan apartemen atau perumahan yang dikelolanya (dengan ketentuan 「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 51 Ayat 4 lampiran).
· Seseorang yang tidak mendisinfeksi sesuai dengan 「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 51 Ayat 3 akan dikenakan denda karena kelalaian tidak lebih dari 1,000,000 won (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pasal」Pasal 83 Ayat 3 (3)).
Penitipan dan agen untuk pekerjaan disinfeksi
- Gubernur dari Provinsi Daerah Otonomi khusus atau Walikota dari Kota Otonomi Khusus, Walikota·Bupati·kepala distrik dapat mempercayakan institusi medis dan institusi/organisasi terkait kesehatan dan medis lainnya untuk karantina dan disinfektan selama pencegahan penyakit menular (「Keputusan Penegakan UU Kesehatan Daerah」Pasal 23 Ayat 1 (3)).
- Gubernur dari Provinsi Daerah Otonomi Khusus atau Walikota·Bupati·kepala distrik dapat meminta perusahaan disinfeksi melakukan disinfeksi atas nama mereka (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 56).
· Seseorang yang berniat untuk melakukan disinfeksi sebagai bisnis harus memenuhi standar fasilitas, peralatan dan tenaga kerja yang ditentukan dalam lampiran 8 dari 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 dan melaporkannya kepada Gubernur dari provinsi otonomi khusus, Waklikota, Bupati, Kepala distrik (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 52 Ayat 1 dan 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 37 Ayat 1).
· Pemilik usaha disinfeksi (merujuk pada perwakilannya dalam kasus badan usaha) harus menerima pelatihan disinfeksi sesuai dengan kurikulum dalam lampiran 9 dari 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pelaporan usaha disinfeksi,dan pekerja disinfeksi juga harus menerima pendidikan disinfeksi (memerlukan pelatihan pemeliharaan setidaknya 1 kali dari tanggal penyelesaian pendidikan sebelumnya sampai akhir bulan di mana tahun ke-3 jatuh) (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 55 Ayat 1~2 dan 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 41 Ayat 1~2).
※ Pendidikan untuk desinfektan, dll. sesuai dengan di atas dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kepala KDCA, dan jika begitu, surat penunjukan harus dikeluarkan untuk lembaga pendidikan berdasarkan「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 lampiran 30(「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 41 Ayat 3).
· Perusahaan disinfeksi harus melakukan disinfeksi sesuai dengan standar dan metode sesuai dengan lampiran 5 dan 6 dari 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」dan mencatat hal-hal terkait disinfeksi dan menyimpannya selama 2 tahun (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 54 Ayat 1 dan 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 40 Ayat 1 dan 3, lampiran 5 dan 6).
Fasilitas untuk didisinfeksi
- Fasilitas yang memerlukan disinfeksi yang diperlukan untuk pencegahan penyakit menular adalah sebagai berikut (「Aturan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 24 dan 「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 36 Ayat 4 dan lampiran 7).
|
Jenis fasilitas yang perlu didisinfeksi
|
Frekuensi disinfeksi
|
|
Dari April hingga September
|
Dari Oktober hingga Maret
|
|
1. Tempat akomodasi berdasarkan 「UU Pengelolaan Sanitasi Publik」(hanya jika jumlah kamar 20 atau lebih), dan tempat akomodasi wisata sesuai 「UU Promosi Pariwisata」 2. Tempat pelayanan makanan (selanjutnya disebut “tempat pelayanan makanan”) berdasarkan「Keputusan Pemberlakuan UU Sanitasi Makanan」Pasal 21 Ayat 8 (kecuali sub-ayat E) dengan total luas lantai 300 meter persegi atau lebih 3. Bus kota, bus pedesaan, bus antar kota, bus sewaan, kendaraan pemakaman berdasarkan 「UU Bisnis Transportasi Kendaraan Penumpang」, pesawat berdasarkan 「UU Keselamatan Penerbangan」, fasilitas bandara berdasarkan 「UU Bisnis Penerbangan」, dan kapal penumpang berdasarkan 「UU Transportasi Maritim」, ruang tunggu dengan luas lantai total 300 meter persegi atau lebih sesuai dengan 「UU Pelabuhan」,kendaraan angkutan penumpang kereta api dan fasilitas stasiun dan stasiun sesuai dengan「UU Bisnis Perkeretaapian」dan 「UU Perkeretaapian Perkotaan」 4. Supermarket besar, toko khusus,pusat perbelanjaan, dan toko skala besar lainnya berdasarkan 「UU Pengembangan Industri Distribusi」 dan pasar tradisional berdasarkan 「UU Khusus untuk Promosi Pasar Tradisional dan Distrik Perbelanjaan」 5. Institusi kesehatan tingkat rumah sakit berdasarkan 「UU Kesehatan」Pasal 3 Ayat 2 (3)
|
Lebih dari 1 kali/ 1 bulan
|
Lebih dari 1 kali/ 2 bulan
|
|
6. Tempat kantin kelompok berdasarkan 「UU Sanitasi Makanan」Pasal 2 Ayat 12 (berlaku hanya untuk kasus di mana makanan terus menerus disediakan untuk lebih dari 100 orang sekaligus) 6-2. Tempat usaha dengan luas lantai total 300 meter persegi atau lebih di antara usaha jasa makanan yang menjalankan jasa katering konsinyasi sesuai dengan 「Keputusan Penegakan UU Sanitasi Makanan」Pasal 21 Ayat 8 sub-ayat E 7.Asrama sesuai dengan 「Keputusan Penegakan UU Bangunan」 lampiran 1 (2) sub-ayat D 7-2.Lampiran 2 (8) sub-ayat A. 「Keputusan Penegakan U U tentang Instalasi dan Pengelolaan Fasilitas Pemadam Kebakaran」 (hanya jika dapat menampung lebih dari 50 orang) 8. Panggung pertunjukan sesuai dengan 「UU pertunjukan」 (hanya jika jumlah kursi adalah 300 atau lebih) 9. Sekolah berdasarkan 「UU Pendidikan Dasar dan Menengah」Pasal 2 dan「UU Pendidikan Tinggi」 Pasal 2 10. Lembaga pendidikan Swasta dengan luas lantai total 1.000 meter persegi atau lebih sesuai dengan 「UU tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Akademi Swasta dan Ekstrakurikuler Pengajaran」 11. Gedung perkantoran dan gedung serba guna dengan total luas lantai 2.000 meter persegi atau lebih 12. Pusat penitipan anak berdasarkan 「UU Perawatan Bayi」 dan sekolah TK berdasarkan 「UU Pendidikan Anak Usia Dini」 (hanya pusat penitipan anak dan sekolah TK yang menampung lebih dari 50 orang)
|
Lebih dari 1 kali/ 2 bulan
|
Lebih dari 1 kali/ 3 bulan
|
|
13. Perumahan multi-unit berdasarkan 「UU Pengelolaan Perumahan Komunal」(hanya untuk 300 rumah tangga atau lebih)
|
Lebih dari 1 kali/ 3 bulan
|
Lebih dari 1 kali/ 6 bulan
|
Karantina
Objek yang dikenakan karantina
- Kepala pusat karantina melakukan pemeriksaan karantina terhadap hal-hal sebagai berikut (「UU Karantina」 Pasal 12 Ayat 1).
· Kemajuan dan status kesehatan dan sanitasi sarana transporrtasi dan kargo
· Hal-hal mengenai infeksi/faktor risiko penyakit menular karantina dan pencegahan, pengendalian orang yang masuk dan keluar
· Status penyimpanan makanan dalam sarana transportasi
· Keberadaan habitat dan status reproduksi vektor penyakit menular
※ Namun, dalam kasus mobil, hal itu dapat diabaikan kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular karantina bagi penumpang, awak kapal dan pejalan kaki「UU Karantina」Pasal 12 Ayat 1 lampiran).
- Setiap orang, sarana pengangkut dan kargo berikut (termasuk barang pelengkapan barang-barang konsumsi dan barang-barang pribadi dalam sarana pengangkut) harus menjalani pemeriksaan karantina (「UU Karantina」Pasal 6 Ayat 1, 「Keputusan Pemberlakuan UU Karantina」 Pasal 2 dan 「Peraturan Penegakan UU Karantina」 Pasal 2-2).
· Semua orang seperti penumpang dan awak yang memasuki atau meninggalkan Korea, alat transportasi, dan kargo berikut (kecuali kargo gas dan cair yang dimuat di tangki alat transportasi)
√ Kargo di dalam alat angkut yang bentuk vektor penyakit menularnya telah dipastikan atau dicurigai
√ Barang yang dimiliki oleh seseorang yang diidentifikasi atau diduga sebagai pasien penyakit menular karantina, pasien dokter penyakit menular karantina, atau pemegang patogen (selanjutnya disebut “pasien penyakit menular karantina, dll.”)
√ Kargo lain yang dianggap perlu oleh kepala pusat karantina untuk melakukan pemeriksaan karantina
· Orang, sarana pengangkut dan kargo yang telah melakukan kontak dengan sarana pengangkut yang disebutkan di atas karena alasan berikut
√ Alasan untuk mencegah kejahatan, melakukan penyelidikan atau menangkap tersangka
√ Alasan penyelamatan dalam keadaan darurat
Lokasi dan waktu karantina
- Lokasi karantina
· Kepala KDCA menentukan lokasi karantina dengan berkonsultasi dengan kepala lembaga administrasi pusat terkait.(「UU Karantina」Pasal 10 Ayat 1).
· Penumpang yang hendak menjalani karantina dan alat angkut harus tiba di lokasi karantina dan menjalani pemeriksaan karantina(「UU Karantina」 Pasal 10 Ayat 2 teks utama).
※ Namun, apabila pemeriksaan karantina di lokasi karantina sulit dilakukan, maka pemeriksaan karantina dapat dilakukan di pelabuhan karantina dan area karantina sesuai pada lampiran 2 pada「Aturan Penegakan KDCA dan lembaga-lembaga afiliasinya」(「UU Karantina」 Pasal 10 Ayat 2 lampiran,「Peraturan Penegakan UU Karantina」Pasal 5 Ayat 2,「Peraturan Penegakan KDCA dan afiliasinya lembaga」Pasal 23 Ayat 5).
· Terlepas dari pemeriksaan karantina di atas, jika terjadi salah satu hal berikut, pemeriksaan karantina dapat dilakukan di tempat yang ditentukan oleh kepala pusat karantina (「UU Karantina」 Pasal 10 Ayat 3 dan 「Peraturan Penegakan UU Karantina」 Pasal 5 Ayat 3).
√ Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari seperti penangkapan, pembelotan, musibah atau keadaan darurat
√ Ketika sulit untuk karantina di tempat karantina karena cuaca buruk
√ Saat sulit melakukan karantina di tempat karantina karena air pasang surut
√ Jika alat angkut tidak dapat berlabuh, mendarat, atau tiba di lokasi karantina karena rusak
√ Ketika petugas karantina kesulitan melakukan karantina di area karantina karena tidak ada sarana untuk pindah ke area karantina
√ Dalam hal karantina segera diperlukan segera setelah kedatangan kapal, seperti pembongkaran kargo darurat
√ Ketika kepala pusat Karantina menganggap bahwa ada alasan yang tidak dapat dihindari serupa dengan di atas.
- Waktu Karantina
· Kepala pusat karantina wajib melakukan pemeriksaan karantina segera setelah subjek pemeriksaan karantina tiba di tempat karantina(「UU Karantina」Pasal 11 Ayat 2 Teks utama).
· Namun, apabila terdapat salah satu dari sebab-sebab berikut yang menyebabkan pemeriksaan karantina tidak dapat segera dilakukan, maka penumpang, awak kapal, dan muatan dapat diturunkan dengan syarat menunggu di tempat karantina atau diisolasi (「UU Karantina」Pasal 11 Ayat 2 lampiran dan 「Peraturan Penegakan UU Karantina」 Pasal 5-2).
√ Ketika tidak dapat melakukan pemeriksaan karantina normal karena cuaca buruk, bencana alam, dll.
√ Apabila pimpinan sarana pengangkut meminta penundaan pemeriksaan karantina dengan alasan keselamatan sarana pengangkut dan penumpang
√Apabila kepala pusat karantina merasa sulit untuk segera melakukan pemeriksaan karantina karena alasan-alasan seperti keselamatan petugas karantina.
Tindakan karantina
- Kepana KDCA, untuk memblokir masuk dan menyebarnya penyakit menular karantina, untuk orang yang terinfeksi atau diduga terinfeksi penyakit menular karantina, sarana transportasi atau kargo yang dicurigai terkontaminasi atau diduga terkontaminasi patogen penyakit menular karantina atau menghuni vektor penyakit menular, Semua atau sebagian tindakan dapat dilakukan sebagau berikut (「UU Karantina」Pasal 15 Ayat 1~3 dan Pasal 2 (5) dan「Peraturan Penegakan UU Karantina」Pasal 10).
· Memantau atau mengisolasi pasien penyakit menular yang dikarantina
· Memantau atau mengisolasi orang-orang berikut yang pernah kontak dengan penyakit menular karantina atau yang terpapar faktor risiko penyakit menular karantina
√ Seseorang yang menaiki sarana transportasi yang sama dengan pasien penyakit menular yang dikarantina, dll.
√ Seseorang yang berada di ruang yang sama dengan pasien penyakit menular karantina, dll. pada saat ada risiko infeksi
· Mendisinfeksi, membuang, atau mencegah pengangkutan kargo yang terkontaminasi atau diduga terkontaminasi patogen penyakit menular karantina
· Mendisinfeksi, melarang, atau membatasi penggunaan tempat yang terkontaminasi atau diduga terkontaminasi patogen penyakit menular karantina
· Pemeriksaan alat angkut dan muatan yang dianggap perlu untuk memeriksa apakah terkontaminasi patogen penyakit menular karantina atau tidak
· Memerintahkan kepala alat angkut atau pemilik atau pengelola muatan untuk melakukan disinfeksi terhadap alat angkut dan muatan yang diduga menghuni atau menghuni vektor penyakit menular dan memberantas vektor penyakit menular
· Memeriksa seseorang yang dianggap perlu untuk memastikan apakah terinfeksi penyakit menular karantina
· Vaksinasi orang-orang yang perlu untuk mencegah penyakit menular karantina
Pengawasan penyakit Menular
Konsep pengawasan penyakit menular
- Pengawasan penyakit menular adalah keseluruhan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis dan berkesinambungan yang berkaitan dengan kejadian penyakit menular, patogen dan vektor penyakit menular, dan mendistribusikan hasilnya kepada yang membutuhkan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pencegahan dan Pengendalian penyakit menular (「UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 2 (16)).
- Pengawasan pengambilan sampel mengacu pada pengawasan medis dan ilmiah secara teratur dan berkesinambungan dengan menunjuk lembaga pemantauan terjadinya penyakit menular dengan tingkat keparahan yang relatif rendah, yang sulit karena tingginya insiden penyakit menular di antara penyakit menular (「UU mengenai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 2 (16-2)).
- Tujuan pengawasan adalah untuk memprediksi besarnya masalah yang disebabkan oleh penyakit target, mengamati kecenderungan terjadinya penyakit, mengkonfirmasi kelompok terjadinya dan prevalensi penyakit, menemukan masalah baru, dan menerapkannya pada kegiatan pencegahan dan pengendalian dll. (Lihat halaman 18 dari 『Pedoman Proyek Pengendalian Penyakit Menular untuk 2022』, KDCA).
Sistem Pengawasan Penyakit Menular
- Jenis sistem pemantauan penyakit menular adalah sebagai berikut (Lihat halaman 18 dan 20 dari 『Pedoman Proyek Pengendalian Penyakit Menular untuk 2022』, KDCA).
|
Jenis
|
Penjelasan
|
|
Pengawasan Total (Infectious disease Surveillance)
|
√ Sistem pengawasan di mana semua dokter, dokter gigi, dokter oriental, kepala institusi medis, komandan unit (doktor militer) dan kepala institusi identifikasi patogen penyakit menular wajib melaporkan √ Penyakit menular kelas 1 sampai kelas 3
|
|
Pengawasan Sampel (Sentinel Surveillance)
|
√ Sistem pengawasan yang menunjuk lembaga pemantauan sampel dan beroperasi hanya setelah menerima laporan dari lembaga yang ditunjuk √ Penyakit menular kelas 4
|
|
Pengasawan pelengkap (Supplementary Surveillance)
|
Sistem pengawasan untuk melengkapi sistem pengawasan penyakit menular dan cepat menanggapi secara aktif penyakit menular yang bukan merupakan penyakit menular legal tetapi memerlukan pemantauan kejadian dan perkembangannya
|
- Sesuai dengan「UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 16 Ayat 1, dengan rekomendasi dari Gubernur dari Provinsi Daerah Otonomik Khusus, Walikota dari Kota Otonomi Khusus, atau walikota, bupati, kepala distrik, Kepala KDCA dapat menunjuk lembaga pemantauan pengambilan sampel dari antara lembaga, sarana, organisasi, atau badan usaha yang digolongkan sebagai berikut untuk setiap penyakit menular yang menjadi subjek pemantauan sampel (「Peraturan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」Pasal 14 Ayat 1).
· Influenza: Lembaga, fasilitas, organisasi atau perusahaan berikut ini
√ Pusat kesehatan dan medis di antara pusat kesehatan masyarakat berdasarkan 「UU Kesehatan Daerah」Pasal 10
√ Peneliti Kesehatan dan Lingkungan berdasarkan 「UU Lembaga Penelitian Kesehatan dan Lingkungan」 Pasal 2
√ Di antara institusi medis (selanjutnya disebut "institusi medis") berdasarkan 「UU Kesehatan」Pasal 3, institusi tempat spesialis di departemen kedokteran laboratorium diagnostik bekerja sepenuh waktu
√ Institusi di mana seorang spesialis di Departemen Kedokteran Laboratorium Diagnostik bekerja sepenuh waktu di antara institusi yang dipercayakan oleh negara bagian, pemerintah daerah, dan institusi medis untuk melakukan inspeksi terhadap spesimen yang dikumpulkan dari tubuh manusia.
√ Institusi medis dengan departemen pediatri, penyakit dalam, kedokteran keluarga, dan THT di antara institusi medis
· Penyakit menular yang termasuk dalam penyakit infeksi parasit di antara penyakit menular Kelas 4: Lembaga, fasilitas, organisasi atau perusahaan berikut ini
√ Puskesmas berdasarkan 「UU Kesehatan Daerah」Pasal 10
√ Peneliti Kesehatan dan Lingkungan berdasarkan 「UU Peneliti Kesehatan dan Lingkungan」 Pasal 2
√ Di antara institusi medis berdasarkan 「UU Kesehatan」 Pasal 3, di mana spesialis di Departemen Kedokteran Laboratorium bekerja sepenuh waktu
√ Institusi di mana seorang spesialis di Departemen Kedokteran Laboratorium Diagnostik bekerja sepenuh waktu di antara institusi yang dipercayakan oleh negara bagian, pemerintah daerah, dan institusi medis untuk melakukan inspeksi terhadap spesimen yang dikumpulkan dari tubuh manusia.
√ Klinik, rumah sakit dan rumah sakit umum di antara institusi medis
√ Sebuah perkumpulan akademis yang didirikan untuk tujuan penelitian dan presentasi akademis tentang infeksi parasit
√ Perusahaan nirlaba yang didirikan untuk tujuan pencegahan dan pengelolaan infeksi parasit
· Penyakit menular kelas 4 (tidak termasuk penyakit influenza dan parasit): Institusi, fasilitas, organisasi atau perusahaan berikut
√ Puskesmas berdasarkan 「UU Kesehatan Daerah」 Pasal 10
√ Peneliti Kesehatan dan Lingkungan berdasarkan 「UU Peneliti Kesehatan dan Lingkungan」 Pasal 2
√ Di antara institusi medis berdasarkan 「UU Kesehatan」 Pasal 3, di mana spesialis di Departemen Kedokteran Laboratorium bekerja sepenuh waktu
√ Institusi di mana seorang spesialis di Departemen Kedokteran Laboratorium Diagnostik bekerja sepenuh waktu di antara institusi yang dipercayakan oleh negara bagian, pemerintah daerah, dan institusi medis untuk melakukan inspeksi terhadap spesimen yang dikumpulkan dari tubuh manusia
√ Klinik, rumah sakit dan rumah sakit umum di antara institusi medis
√ Sebuah perkumpulan akademis yang didirikan untuk tujuan penelitian dan presentasi akademis tentang infeksi parasit
- Kepala KDCA, Gubernur dari Provinsi daerah Otonomi Khusus, Walikota dari Kota Otonomi Khusus, Bupati, kepala distrik dapat meminta kepala lembaga pemantauan sampel penyakit menular yang ditunjuk untuk menyerahkan data yang diperlukan terkait dengan pemantauan sampel penyakit menular, atau untuk mencegah dan mengelola penyakit menular, dan kerjasama yang diperlukan dapat diminta, dan lembaga pemantauan sampel harus mematuhinya kecuali ada alasan khusus (「UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 16 Ayat 2).
- Kepala KDCA, Gubernur dari Provinsi daerah Otonomi Khusus, Walikota dari Kota Otonomi Khusus, Bupati, kepala distrik harus memberikan informasi penting tentang kesehatan masyarakat di antara informasi yang dikumpulkan sesuai dengan hal tersebut di atas kepada lembaga, organisasi, fasilitas, atau masyarakat terkait (「UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 16 Ayat 3).
- Ketika Kepala KDCA menganggap bahwa sangat perlu untuk mengamankan informasi yang relevan karena kemungkinan wabah atau epidemi penyakit menular, ia dapat meminta Layanan Peninjauan dan Penilaian Asuransi Kesehatan dan kepala Badan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan 「UU Jaminan Kesehatan Nasional」untuk memberikan informasi, dan kepala lembaga yang diminta harus mematuhinya kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan (「UU tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 16 Ayat 7 dan 8, 「Keputusan Penegakan UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular」 Pasal 10).