INDONESIAN

- Imigran Pernikahanyang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menerima perlindungan dan dukungan berikut dari pemerintah negara bagian dan lokal(「UU Dukungan Keluarga Multikultural」Pasal8(3)·(4)).

- Ketika tenaga kerja profesional dan kepala pusat dukungan keluarga multikultural atau agen perantara pernikahan internasional berdasarkan 「UU Manajemen Perantara Pernikahan」 menyadari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga saat menjalankan tugas, diwajibkan segera menyelidiki dan melaporkan hal itu ke agensi, jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan(「UU Khusus tentang Hukuman terhadap Kejahatan KDRT」Pasal4(2) ayat 4·Ayat 5).

- Siapa pun yang melaporkan tindak pidana KDRTsebagaimana tersebut di atas tidak dibolehkan dihukum atas perbuatan pelaporan tersebut(「UU Khusus tentang Hukuman terhadap Kejahatan KDRT」Pasal4(4)).

- Korban KDRT (selanjutnya disebut “korban”) atau kuasa hukumnya dapat menggugat pelaku KDRT. Jika wali hukum korban itu adalah pelaku KDRT sendir, atau bersama-sama melakukan tindak pidana KDRT dengan pelaku, maka kerabat korban dapat menggugat mereka(「UU Khusus tentang Hukuman terhadap Kejahatan KDRT」 Pasal 6(1)).

- Para korban dapat mengajukan pengaduan bahkan, walau pelaku DDRT adalah keluarga garis vertikal langsung dari korban maupun pasangannya. Hal yang sama berlaku ketika wali hukum itu menggugat(「UU Khusus tentang Hukuman terhadap Kejahatan KDRT」Pasal 6(2)).

- Jika tidak ada walihukum atau kerabat untuk korban, maka jaksa penuntut harus menunjuk seseorang yang dapat menuntut untuk korban dalam waktu 10 hari, jika pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan(「UU Khusus tentang Hukuman terhadap Kejahatan KDRT」 Pasal 6(3)).

- Jika korban atau anggota keluarga yang ditemani oleh korban (orang yang menerima perlindungan atau pengasuhan korban di antara mereka yang berada di bawah Pasal 2 ayat 2 dari 「UU Khusus tentang Hukuman terhadap Kejahatan KDRT, Selanjutnya disebut sebagai 'para korban') adalah seorang anak, maka jika ia perlu bersekolah (termasuk masuk, masuk kembali, pindah sekolah dan transfer) di luar alamat tadi, dapat menerima dukungan(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga」Pasal 4-4(1)).

- Setiap orang yang mempekerjakan korban tidak boleh memecat atau memberikan kerugian lain kepada korban sehubungan dengan kejahatan KDRT berdasarkan 「UU Khusus tentang Hukuman Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga」(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga」 Pasal 4-5).

- Menteri Kehakiman dapat memberi perpanjangan izin tinggal kepada orang asing yang merupakan pasangan dari warga negara Korea yang sedang menjalani sidang pengadilan, penyidikan oleh lembaga investigasi, atau prosedur hukum lainnya untuk KDRT sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dari 「UUKasus Khusus tentang Hukuman Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga」. Dalam hal perpanjangan masa tinggal dapat diberikan sampai selesainya prosedur pemulihan yang tepat, dan bahkan setelah berakhirnya masa tinggal ini, jika dianggap perlu untuk pemulihan kerusakan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang(「UU Pengendalian Imigrasi」Pasal 25-2).

- Korban dapat mendapatkan bantuan untuk hal-hal di bawah ini di Pusat Konseling KDRT(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga」 Pasal 6).

- Korban dapat menerima perlindungan dan dukungan berikut di fasilitas perlindungan KDRT(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 」Pasal 7-2 ayat1).

- Korban KDRT dapat memperoleh dukungan dari fasilitas perlindungan KDRT sebagai berikut(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga」Pasal 8(1)).

- Jika korban, keluarga, kerabat, atau kepala pusat konseling atau tempat penampungan meminta, maka perawatan dan perlindungan berikut dapat diberikan(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 」 Pasal 18(1) dan 「Peraturan Pelaksanaan UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 」 Pasal 6).

- Semua biaya perawatan dan perlindungan akan ditanggung oleh pelaku KDRT(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga」Pasal18(2)).

- Jika korban mengajukan biaya perawatan dan perlindungan, meskipun pelaku KDRTmenanggung biayanya, maka pemerintah pusat atau daerah harus membayar biaya yang diperlukan untuk perawatan dan perlindungan atas nama pelaku KDRT kepada lembaga medis tersebut(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga」Pasal 18(3)).

- Apabila pemerintah pusat atau daerah telah membayar biayanya, hak untuk mengganti pelaku KDRT dapat diterapkan. Namun, jika korban menerima perawatan dan perlindungan saat dirawat di penampungan, atau jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam salah satu dari berikut ini, hak untuk mengganti tidak akan dilaksanakan(「UU Pencegahan Kekerasan dan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 」Pasal 18(4)).