INDONESIAN

- Orang yang berkeberatan pada keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(di bawah akan disebut sebagai "badan") tentang biaya uang asuransi, uang asuransi, iuran asuransi, kualifikasi pendaftar karyawan dan orang yang dipelihara (berarti kawan hidup dan leluhur·keturunan garis lurus dan lain-lain) dapat meminta keberatan kepada badan(Pasal 87(1) ⌜Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Pengajuan keberatan harus dilakukan dengan dokumen(dokumen elektronik termasuk) dalam waktu 90 hari sejak tanggal yang mengetahui bahwa ada perintah dan tidak dapat meminta jika melewati 180 hari sejak tanggal yang ada perintah. Namun, dalam hal membuktikan bahwa tidak dapat meminta keberatan selama periode itu karena alasan yang adil dapat meminta keberatan(Pasal 87(3) ⌜Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Orang yang ingin meminta pengajuan keberatan dapat meminta keberatan dengan kunjungan langsung ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(kantor cabang di seluruh negeri, pusat lokal dan pusat) atau pos atau faksimili setelah menulis surat pengajuan keberatan (Formulir ayat 32 tambahan ⌜Peraturan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Selain itu melalui on-line dapat meminta pengajuan keberatan langsung setelah log-in dengan sertifikat tanpa melakukan download formulir tambahan.

- Badan dan pusat penilaian pertimbangan asuransi kesehatan harus memutuskan dalam 60 hari sejak tanggal yang menerima pengajuan keberatan(Teks pasal 58(1) ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Namun, dalam hal ada keadaan yang tidak bisa dihindari dapat memperpanjang periode itu dalam 30 hari dan pada waktu ini kalau ingin memperpanjang periode keputusan harus memberitahui orang yang meminta pengajuan keberatan dalam 7 hari sebelum periode keputusan selesai(Syarat pasal 58(1) dan (2) ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Ketika badan dan pusat penilaian pertimbangan asuransi kesehatan sudah memutuskan pada pengajuan keberatan harus menympaikan dokumen asli(正本) surat keputusan tanpa penundaan, dan harus menyampaikan duplikasi itu kepada orang yang bersankutan(Pasal 57 ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Orang yang tidak menuruti keputusan pada pengajuan keberatan dapat melakukan klaim penghakiman kepada badan koordinasi konflik asuransi kesehatan(Seluruh bagian pasal 88(1) ⌜Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Klaim penghakiman harus dilakukan dengan dokumen(dokumen elektronik termasuk) dalam 90 hari sejak tanggal yang mengetahui bahwa ada keputusn pada pengajuan keberatan badan dan jika melewati 180 hari sejak tanggal yang ada keputusan pada pengajuan keberatan tidak dapat menggugat. Namun, dalam hal menjelaskan bahwa tidak dapat menggugat klaim penghakiman selama periode itu karena alasan yang absah dapat menggugat klaim penghakiman(Bagian belakang pasal 88(1) dan pasal 87(3) ⌜Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Orang yang ingin menggugat klaim penghakiman dapat meminta surat klaim penghakiman dengan berkunjung ke badan, pusat penilaian pertimbangan asuransi kesehatan atau Badan Koordinasi Konflik asuransi kesehatan langsung langsung atau dengan pos(Pasal 59 ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟ dan homepage Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perkenalan badan komisi untuk pengajuan keberatan pertanyaan yang ditanyakan sering).

- Dapat meminta klaim penghakiman melalui on-line di homepage Badan Koordinasi Konflik asuransi kesehatan atau homepage pusat penilaian pertimbangan asuransi kesehatan departemen kesehatan dan kesejahteraan.

- Badan Koordinasi Konflik asuransi kesehatan harus memutuskan dalam 60 hari sejak tanggal yang surat klaim penghakiman disampaikan(Teks pasal 61(1) ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Namun, dalam hal ada keadaan yang tidak bisa dihindari dapat memperpanjang periode itu dalam 30 hari dan kalau ingin memperpanjang periode keputusan harus memberitahui penuntut tentang fakta itu dalam 7 hari sebelum periode keputusan selesai(Syarat pasal 61(1) dan (2) ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).

- Ketika Kepala Badan Koordinasi Konflik asuransi kesehatann sudah memutuskan pada klaim penghakiman harus menympaikan dokumen asli(正本) surat keputusan tanpa penundaan dengan menandatangani atau menandatangani dan mencap di surat keputusan yang tertulis tentang maksud klaim penghakiman kepada penuntut, dan harus menyampaikan duplikasi itu kepada orang yang memutuskan dan orang yang bersankutan(Pasal 60 ⌜Keputusan Penerapan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional⌟).