INDONESIAN

- Permintaan pembagian merujuk pada permintaan yang diajukan kreditur untuk menerima pembagian hasil penjualan properti dengan cara ikut serta dalam prosedur eksekusi yang dimulai oleh kreditur lain.

- Penyewa yang telah memperoleh hak pembayaran prioritas dan telah membayar uang jaminan kecil dapat meminta pembagian dengan cara ikut serta dalam prosedur eksekusi yang dimulai oleh kreditur lain (Pasal 88 (1) Undang-Undang Eksekusi Perdata serta Pasal 3-2 (2) dan 8 Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Penyewa dapat meminta pembagian di antara tanggal saat penyitaan berlaku dan akhir periode permintaan pembagian yang ditentukan oleh pengadilan yang melaksanakan eksekusi (Pasal 91 (1) Peraturan Eksekusi Perdata).

- Penyewa mengajukan laporan tentang hak atas pembagian dan meminta pembagian tersebut dari pengadilan yang melaksanakan eksekusi dengan dokumen yang menyatakan sebab dan jumlah klaim. Dalam kasus demikian, contoh pelaksanaan atau salinannya dan dokumen lain yang membuktikan kualifikasi penyewa untuk meminta pembagian (fotokopi kontrak sewa tertulis, salinan registrasi warga yang dilegalisasi, dll.) harus dilampirkan pada permohonan (Pasal 48 Peraturan Eksekusi Perdata).

- Penyewa yang telah memperoleh hak oposisi dan tanggal tetap

- Penyewa yang membayar uang jaminan kecil yang telah memperoleh hak pembayaran prioritas utama

- Penyewa yang telah menyelesaikan registrasi sewa

- Jika tidak ada keberatan sah yang diajukan oleh kreditur atau debitur mana pun atau jika kreditur tidak hadir pada tanggal pembagian dan dianggap telah menyetujui pelaksanaan pembagian, maka pengadilan akan membagikan hasil penjualan sebagaimana dijelaskan dalam jadwal distribusi asli (Pasal 153 (1) Undang-Undang Eksekusi Perdata).

- Penyewa yang memenuhi persyaratan hak oposisi (serah terima rumah + registrasi warga) dan memperoleh tanggal tetap pada kontrak sewa tertulis diprioritaskan untuk menerima pengembalian uang jaminan, daripada pemegang hak di bawahnya atau kreditur lain, dengan cara ikut serta dalam lelang atau penjualan publik. Penyewa yang telah membayar uang jaminan kecil dapat memperoleh pembayaran prioritas utama (Pasal 3-2 (2) dan 8 Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Penyewa dapat ① diprioritaskan untuk menerima pengembalian uang jaminan dari harga rumah sewaan yang dikonversi dengan menggunakan hak pembayaran prioritasnya dengan cara ikut serta dalam pembagian, atau ② mengklaim adanya hubungan sewa sampai ia menerima pengembalian uang jaminan dengan menggunakan hak oposisinya terhadap pemenang lelang rumah sewaan tanpa ikut serta dalam pembagian (Pasal 3 (1) dan 3-2 (2) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Jika rumah sewaan telah dilelang, hubungan sewa berakhir saat pengadilan lelang memberitahukan pemberi sewa tentang permintaan pembagian (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 September 1998, Kasus No. 97Da 28407).

- Jika lelang telah dilaksanakan atas rumah sewaan, hak sewa akan hilang pada saat keputusan lelang dijatuhkan atas rumah sewaan. Namun, hak sewa yang memiliki hak oposisi untuk uang jaminan yang tidak dibayar seluruhnya tidak akan hilang (Pasal 3-5 Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Jika penyewa yang meminta pembagian seluruh uang jaminan dengan cara ikut serta dalam pembagian tidak menerima seluruh uang jaminan karena posisinya yang rendah dalam daftar prioritas, maka ia dapat meminta pengembalian sisa uang jaminan dari pemenang lelang, atau menggunakan rumah sewaan dan mengambil keuntungan darinya dengan mengklaim adanya hubungan sewa sampai ia menerima pengembalian seluruh uang jaminan (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Juni 1998, Kasus No. 98Da 2754).

- Penyewa yang memiliki hak pembayaran prioritas wajib menyerahkan objek yang disewa saat ia diprioritaskan menerima pengembalian uang jaminan dari nilai rumah sewaan daripada kreditur lain (Pasal 3-2 (2) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan dan Pasal 536 Undang-Undang Hukum Perdata).

- Penyewa yang ingin menerima uang jaminan dari lelang atau penjualan publik harus membuktikan serah terima rumah sewaan. Kewajiban penyewa untuk menyerahkan rumah tidak harus dipenuhi sebelum kewajiban pemberi sewa untuk mengembalikan uang jaminan (Pasal 3-2 (3) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 22 Februari 1994, Kasus No. 93Da 55241).