INDONESIAN

- Jika pemberi sewa tidak mengembalikan uang jaminan meskipun masa kontrak sewa telah berakhir, maka penyewa dapat meminta uang jaminan dengan cara mengajukan permohonan lelang rumah sewaan berdasarkan keputusan final dan konklusif atas gugatan pengembalian uang jaminan atau keputusan eksekusi yang terkait (Pasal 3-2 (1) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Jika pemberi sewa tidak mengembalikan uang jaminan meskipun masa kontrak sewa telah berakhir, maka penyewa dapat meminta pemberi sewa mengembalikan uang jaminan dengan cara mengirimkan surat tercatat yang mencantumkan informasi tentang kontrak sewa, jumlah uang jaminan yang harus dikembalikan saat kontrak sewa berakhir, dll.

- Penyewa disarankan untuk meminta penyitaan sementara atas properti pemberi sewa sebelum mengajukan gugatan pengembalian uang jaminan.

- Perintah pembayaran adalah perintah dari pengadilan agar debitur membayar tanpa diinterogasi di mana kreditur mengajukan permohonan tanpa menanyai debitur atas klaim pembayaran uang dalam jumlah tertentu, penggantinya atau surat berharga lainnya (Pasal 462 Undang-Undang Hukum Acara Perdata).

- Penyewa yang ingin meminta perintah pembayaran harus mengajukan permohonan yang mencantumkan informasi berikut ini ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas alamat pemberi sewa (Pasal 463, 464 dan 468 Undang-Undang Hukum Acara Perdata):

- Jika tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemberi sewa atas perintah pembayaran, atau keberatan dicabut, atau keberatan ditolak dengan putusan final dan mengikat, maka perintah pembayaran tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan final dan mengikat (Pasal 474 Undang-Undang Hukum Acara Perdata).

- Dalam sistem konsiliasi perdata, hakim konsiliasi dan sejumlah komisioner atau dewan konsiliasi menyarankan konsiliasi berdasarkan prosedur konsiliasi daripada menjatuhkan putusan, setelah mendengarkan pendapat para pihak yang bersengketa, dan menyelesaikan sengketa secara tepat·adil·cepat dan efisien dengan menghormati usaha pihak terkait yang otonomis dan independen untuk penyelesaian konflik (Pasal 1 Undang-Undang Konsiliasi Hukum Sengketa Perdata).

- Penyewa harus mengajukan permohonan konsiliasi perdata ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas alamat pemberi sewa. Permohonan konsiliasi juga dapat diajukan secara lisan. Dalam pengajuan secara lisan, pemohon harus membuat pernyataan di hadapan petugas pengadilan Tingkat IV, dll. (Pasal 3 serta 5 (1) dan (2) Undang-Undang Konsiliasi Hukum Sengketa Perdata)

- Jika ada keputusan untuk tidak melanjutkan konsiliasi bahkan jika pemohon telah mengajukan permohonan konsiliasi, tidak tercapai kesepakatan konsiliasi, dan keberatan diajukan terhadap keputusan sebagai pengganti konsiliasi, maka gugatan dianggap telah diajukan pada saat permohonan konsiliasi diajukan dan kasusnya akan segera diproses secara hukum meskipun pihak yang bersangkutan belum mengajukan gugatan (Pasal 36 (1) Undang-Undang Konsiliasi Hukum Sengketa Perdata).

- Perkara gugatan sederhana menangani gugatan dalam skala kecil yang menyangkut pembayaran uang dalam jumlah tertentu, penggantinya, atau surat berharga lainnya senilai tidak lebih dari 30 juta KRW secara cepat menggunakan prosedur sederhana (Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkara Gugatan Sederhana serta Pasal 1-2 Peraturan Mengenai Perkara Gugatan Sederhana).

- Keputusan apakah suatu kasus dianggap gugatan sederhana atau tidak didasarkan pada waktu saat gugatan tersebut diajukan (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Mei 1986, Kasus No. 86Da 137 dan 86Da 138).

- Jika pemberi sewa memberikan surat perjanjian utang kepada penyewa untuk pengembalian uang jaminan sewa, maka untuk alasan keamanan penyewa sebaiknya melegalisasi surat perjanjian utang tersebut. Surat perjanjian utang yang dilegalisasi, yang secara hukum dianggap sebagai bukti publik dan kompeten, dapat mencegah sengketa antara kedua belah pihak di masa mendatang.

- Penyewa dan pemberi sewa harus bersama-sama datang ke badan legalisasi seperti kantor notaris dan kantor hukum yang menangani urusan notaris untuk melegalisasi surat perjanjian utang. Di daerah di mana tidak ada badan legalisasi, mereka dapat melegalisasi surat perjanjian utang di kantor cabang jaksa penuntut umum distrik (Pasal 8 Undang-Undang Kenotariatan).

- Akta notaris yang menyatakan niat untuk mengakui dan menerima eksekusi wajib harus dilampirkan pada surat perjanjian utang yang dilegalisasi (Pasal 56-2 (1) Undang-Undang Kenotariatan).

- Jika pemberi sewa tidak melunasi pembayaran bahkan setelah jatuh tempo dalam surat perjanjian utang atau tidak memenuhi janji, dll., penyewa dapat meminta lelang wajib dengan dikeluarkannya klausul eksekusi dari badan legalisasi yang telah menyusun akta notaris.

- Jika pemberi sewa tidak mengembalikan uang jaminan meskipun masa kontrak sewa telah berakhir, maka penyewa dapat meminta uang jaminan dengan cara mengajukan permohonan lelang rumah sewaan berdasarkan keputusan final dan konklusif atas gugatan pengembalian uang jaminan (Pasal 3-2 (1) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Penyewa dapat mengajukan gugatan pengembalian uang jaminan atas rumah sewaan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas alamatnya atau alamat pemberi sewa (Pasal 29 Undang-Undang Hukum Acara Perdata).

- Gugatan pengembalian uang jaminan atas rumah sewaan dapat ditangani secara cepat sesuai Undang-Undang Perkara Gugatan Sederhana bahkan jika uang jaminan lebih dari 30 juta KRW (Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan serta Pasal 6, 7, 10 dan 11-2 Undang-Undang Perkara Gugatan Sederhana).

- Penyewa yang telah memenuhi persyaratan hak oposisi dan memperoleh tanggal tetap pada kontrak sewa tertulis diprioritaskan untuk menerima pengembalian uang jaminan dari harga rumah sewaan yang dikonversi (termasuk tanahnya), daripada pemegang hak di bawahnya atau kreditur lain, pada saat lelang atau penjualan publik. Penyewa yang telah membayar uang jaminan kecil dapat menggunakan hak pembayaran prioritas utama (Pasal 3-2 (2) dan 8 (1) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).

- Penyewa harus menyerahkan rumah sewaan kepada penerima pengalihan untuk menerima pembagian dari harga rumah sewaan yang dikonversi (Pasal 3-2 (3) Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan).